Sukses

Massa 411 Bubar, Jalan Merdeka Selatan Kembali Dibuka

Usai massa membubarkan diri, Jalan Medan Merdeka Selatan, yang tadinya ditutup karena adanya aksi tersebut kembali dibuka.

Massa aksi 411 menggelar unjuk rasa di sekitar Istana Kepresidenan Jakarta. (Merdeka.com/Imam Buhori)
Perbesar
Massa aksi 411 menggelar unjuk rasa di sekitar Istana Kepresidenan Jakarta. (Merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta - Massa aksi 411 membubarkan diri dari sekitar Tugu Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda saat hujan deras mengguyur kawasan Monas di Jakarta Pusat, Jumat, (4/11/2022). 

Massa mulai membubarkan diri sekitar pukul 18.40 WIB dengan sebagian besar bergerak ke arah Jalan Medan Merdeka Selatan yang mengarah ke Stasiun Gambir ataupun Masjid Istiqlal Jakarta. Sambil meneriakkan yel-yel, massa tersebut berbaris dan berjalan di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan.

Usai massa membubarkan diri, Jalan Medan Merdeka Selatan, yang tadinya ditutup karena adanya aksi tersebut kembali dibuka. Kendaraan pun kembali melintas di jalur tersebut. Lalu lintas pun kembali normal. 

Aksi 411 itu digelar oleh massa aksi yang mengatasnamakan diri GNPR sekitar pukul 13.35 WIB. Mereka datang dengan berjalan dari Masjid Istiqlal.

Walau sempat diwarnai sedikit keributan karena oknum yang diduga provokator, aksi tersebut berjalan lancar dan aman. 

Sementara orang yang diduga merupakan provokator tersebut, diamankan oleh peserta yang mengenakan seragam putih-putih.

2 dari 2 halaman

Tuntutan Direspons Istana

Plt Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Komunikasi Politik dan Informasi Juri Ardiantoro.
Perbesar
Plt Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Komunikasi Politik dan Informasi Juri Ardiantoro. (foto: dokumentasi KSP)

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) melalui Deputi IV Juri Ardiantoro menanggapi tuntutan massa aksi 411 agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mundur dari jabatannya. Menurutnya, tuntutan tersebut sangat absurd dan tidak berdasar.

"Tuntutan ini selalu mereka sampaikan secara berulang-ulang. Ini menandakan bahwa tuntutan itu sangat absurd, tidak berdasar, dan tidak nyambung dengan kebutuhan masyarakat," kata Juri dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat (4/11/2022)

Juri mengatakan saat ini masyarakat mengetahui bahwa pemerintah sedang bekerja keras untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 dan mengantisipasi berbagai dampak masalah akibat ketidakpastian global seperti krisis pangan, energi, dan krisis keuangan.

Di saat yang sama, kata Juri, pemerintah juga terus melanjutkan program-program prioritas nasional untuk membawa kemajuan lebih cepat bagi Indonesia.

"Jadi kalau tuntutannya Presiden Jokowi mundur, sudah pasti tidak akan dihiraukan oleh masyarakat dan dianggap hanya membuat kegaduhan saja," ucap Juri, seperti dilansir dari Antara.

 

Infografis Sorotan 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. (Liputan6.com/Trieyasni)
Perbesar
Infografis Sorotan 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. (Liputan6.com/Trieyasni)